BABELUPDATE.COM, BANGKA – Aksi dialog yang digelar mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berakhir buntu pada Kamis (16/04/2026).
Para mahasiswa memilih untuk bungkam dan tidak menyampaikan aspirasi mereka secara langsung lantaran tiga tokoh kunci yang mereka harapkan hadir tidak berada di tempat.
Ketiga pimpinan tersebut adalah Gubernur Babel, Ketua DPRD Babel, dan Danrem 045/Gaya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menjelaskan bahwa ketidakhadiran para pimpinan tersebut disebabkan oleh agenda yang tidak dapat ditinggalkan serta kondisi kesehatan.
“Ketua DPRD saat ini kondisinya tidak memungkinkan karena alasan kesehatan. Sementara Danrem sedang bertugas di Sumatera Selatan, dan Bapak Gubernur tengah menjalani rapat mendesak bersama Menteri,” ujar Edi usai menerima perwakilan mahasiswa di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Babel.
Meski telah diberikan penjelasan, para mahasiswa tetap bersepakat untuk tidak menyampaikan pernyataan apa pun dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk kekecewaan.
“Kami tidak memaksakan. Mereka bersepakat tidak mau bicara karena berharap bertemu langsung dengan pucuk pimpinan tertinggi. Tentu kita harus hargai sikap itu,” tambah Edi.
Walaupun dialog berjalan alot dan tanpa pernyataan dari mahasiswa, Edi menegaskan bahwa DPRD Babel telah menerima surat aspirasi secara resmi.
Fokus utama yang menjadi sorotan adalah upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer di Negeri Serumpun Sebalai.
Edi menekankan dua poin utama yang akan didorong oleh legislatif, diantaranya stimulus APBD. DPRD berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk bantuan transportasi atau tunjangan lain yang memungkinkan bagi guru honorer yang belum terakomodasi menjadi P3K.
Mendorong formasi P3K sebanyak-banyaknya serta meminta relaksasi aturan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Fiskal kita memang terbatas, namun kami berupaya agar belanja pegawai bisa tetap mengakomodir kesejahteraan guru di atas batas 30 persen, menyesuaikan kemampuan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri telah dilakukan untuk mencari celah regulasi yang lebih lunak.
“Kemarin dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II RI, Pak Mendagri sudah memberi sinyal garansi. Kita tunggu hasil akhirnya, semoga ada aturan yang merelaksasi UU HKPD agar guru honorer kita bisa terbantu,” tutup Edi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai aksi lanjutan dari pihak mahasiswa, namun DPRD Babel menyatakan siap membuka pintu dialog kembali di kemudian hari.(*)
