BABELUPDATE.COM, BANGKA BELITUNG – Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024 terus menjadi ramai dibahas.
Alasan fantastis, sejumlah masyarakat baik di dunia maya maupun dunia nyata menyatakan keprihatinan terhadap besarnya alokasi dana dinas luar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di lingkungan Pemprov Babel, termasuk alokasi Dinas Luar anggota DPRD Bangka Belitung (Babel).
Sebagian lagi berharap, kepada Kepala Daerah harus meneliti secermat mungkin seberapa pentingnya perjalanan dinas luar para pejabat dan ASN di Pemprov Babel.
Salah satunya Huzarni Rani, yang ikut mengkritisi alokasi Anggaran Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2024 yang ramai menjadi gunjingan tersebut.
Huzarni Rani merupakan tokoh intelektual masyarakat Bangka Belitung yang dikenal suka memberikan kritik tajam.
Kali ini, Huzarni Rani yang juga mantan Pj Bupati Bangka Barat (Barat) dan Pj Bangka Selatan itu melontarkan kritik tajam tentang alokasi Perjalanan Dinas anggota DPRD Provinsi Babel senilai 40 miliar.
Menurutnya, Sikap DPRD ini menunjukan bahwa DPRD Babel bukan bagian dari pemecah masalah pembangunan di Babel, Tapi justru bagian dari pembuat masalah – masalah di Babel.
“DPRD Babel secara berjamaah tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat Babel, yang umumnya hidup prihatin dihadapkan dengan tidak terkendalinya kenaikan harga bahan pokok. Makanya saya katakan bahwa DPRD Babel bagian dari masalah, bukan dari pemecahan masalah di Babel,” ujar Huzarni kepada tim Jobber belum lama ini.
Dikatakan Huzarni, DPRD dengan kewenangannya dibidang anggaran bersama eksekutif diduga justru di gunakan sebagai posisi tawar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dewan dengan anggaran perjalanan dinas ( jaldis ) yang tidak realitis, seperti tunjangan perumahan dan transportasi yang diluar kewajaran dilihat dari standar Provinsi Babel.
“Boleh dikatakan DPRD Babel dengan kewenangannya hanya sibuk mensejahterakan dirinya sendiri , tapi tidak pernah bersuara menghadapi persoalan di masyarakat,” kata Bang Huzar sapaan akrabnya.
Menurutnya, lagi – lagi dewan Babel tidak konsisten dalam bersikap, seperti kasus pindahnya rekening provinsi Babel dari Bank Sumselbabel (BSB) ke BRI oleh Pj Gubernur Ridwan Jamaluddin, kemudian dikembalikan lagi ke BSB oleh Pj Gubernur Suganda dalam hitungan bulan,
Padahal awalnya pindah rekening provinsi dari BSB ke BRI setelah melalui kajian bahwa dari asfek finansial dan pelayanan lebih menguntungkan rekening provinsi babel di BRI.
“Makanya ketika DPRD Babel diam pada saat Pj Gubernur suganda mengembalikan rekening provinsi Babel ke BSB beredar rumor di masyarakat Babel bahwa anggota DPRD Babel diduga tersandera,” tukasnya.
Huzarni Rani menilai DPRD Babel tidak punya nyali untuk menjaga marwah dan kehormatan masyarakat pada waktu usulan calon Pj gubernur Babel yang diajukan ke kemendagri dari 3 nama yang diajukan kemendagri hanya satu nama dari 3 nama calon Pj gubernur Babel ke presiden yang akhir ditetapkan Suganda Padapotan.
“Sebagai Pj Gubernur Babel, sejak awal jadi Pj Gubernur selalu bikin gaduh sehingga muncul reaksi tokoh masyarakat karena tidak hadirnya DPRD Babel menjalankan fungsi kontrolnya dan selalu berpegang pada pepatah lama ” Diam itu Emas. ” Maka pas rasanya jika dikatakan Anggota Dewan Babel periode 2019 -2024 adalah bagian dari masalah di provinsi Babel bukan bagian dari pemecahan masalah,” tegasnya. (JB/Babelupdate.com/Anthoni Ramli)
